iklan di pojokbanua

Booster jadi Syarat Wajib Transportasi, Ketua Harian MTI; Ekonomi Masyarakat Hancur

waktu baca 3 menit
Rabu, 20 Jul 2022 19:47 0 Hasanuddin

POJOKBANUA, JAKARTA – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan syarat booster bagi para pengguna transportasi publik.

IMG-20240616-WA0002

“Penggunaan sertifikat booster yang akan diterapkan pada transportasi publik massal oleh pemerintah pada 17 Juli 2022, tentunya bisa menghancurkan transportasi publik dan ekonomi masyarakat,” ujarnya melalui keterangan pers tertulis, Rabu (20/7/2022).

Haryo bilang, seyogyanya kebijakan ini dicabut karena kita butuh transportasi publik massal darat, laut, dan udara yang kuat untuk mengantisipasi negara kepulauan yang mempunyai jumlah penduduk besar.

“Semestinya, pemerintah tidak menambahkan beban lagi kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi yang baru membangun ekonominya. Dari kehancuran, akibat kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan aturan Covid-19. Pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim dibanding transportasi online dan pribadi,” ucapnya.

Kata dia, persentase pengguna transportasi publik massal hanya sekitar 12 persen dari total yang menggunakan transportasi publik tidak massal dan transportasi pribadi.

“Jika ini diterapkan, tidak akan berdampak terhadap kekebalan komunal (herd immunity). Melainkan, perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi dan berdampak macet atau traffic jam. Serta, peningkatan kecelakaan di jalan raya,” cetus anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Dijelaskan, dari sisi pemborosan, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi bertambah. Seharusnya, pemerintah paham dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi.

“Maka perpindahan atau pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah seharusnya perlu melakukan kajian dan penelitian. Ini dapat dibuktikan, booster bukan segala untuk mencegah Covid-19.

“Terbukti, di Indonesia yang sudah booster hingga kini hanya 19 persen dari total penduduk 267 juta jiwa. Dengan pertambahan kasus sampai 12 Juli 2022 adalah 3.361 kasus per hari,” ungkapnya.

Adapun, Taiwan yang sudah booster 73 persen dari total penduduk 23 juta jiwa, per tanggal 12 Juli 2022 tambahan kasus sebesar 28.972 kasus perhari.

“Singapura yang sudah booster 74 persen dari 5 juta jiwa penduduk saat ini, ada tambahan kasus sebesar 5.974 kasus perhari” terangnya.

Mantan Ketua Bidang Infrastruktur KADIN Pusat ini menerangkan, di India yang boosternya baru 3 persen dari total penduduk 1,38 miliar jiwa dengan pertambahan kasus per hari hanya 13.000 kasus.

Di Jerman, boosternya sudah 69 persen dari total penduduk 83 juta jiwa jumlah pertambahan kasus sebesar 127.000 perhari.

Demikian bila di Indonesia, DKI Jakarta vaksin 1 dan 2 mendekati 100 persen, booster sudah lebih dari 40 persen dari jumlah penduduk 10,56 juta jiwa penambahan kasus sebesar 3.584 perhari. “Sedangkan Aceh, dosis kedua masih 29 persen dan booster 0 persen dari jumlah penduduk 5,27 juta jiwa pertambahan kasus nol,” lanjutnya.

Dia menyatakan, hampir seluruh negara di dunia tidak membutuhkan lagi sertifikat vaksin sebagai persyaratan menggunakan transportasi publik massal dalam negeri.

Haryo memberikan contoh, di Jepang bahkan yang tidak vaksin pun bisa menggunakan transportasi publik dengan tidak ada diskriminasi antara masyarakat yang bervaksin dengan yang tidak bervaksin.n”Di Jepang vaksin tidak menjadi kewajiban. Bahkan Australia, membebaskan turis masuk tanpa sertifikat vaksin,” bebernya.

Ia menyakini, Menteri Perhubungan (Menhub) mengetahui hal itu karena baru sebulan yang lalu berkunjung ke Jepang. Terlebih, jumlah negara yang menerapkan wajib vaksin hanya sedikit. Hanya 4 dari 195 negara yaitu Indonesia, Ekuador, Tajikistan dan Turkmenistan.

Di Jerman, sempat ada wacana akan diterapkannya wajib vaksin. Namun karena banyaknya nasyarakat sana yang kontra dengan wacana tersebut, alhasil wacana itu dibatalkan.

“Pemerintah Jerman sangat mendengar keluhan masyarakatnya, beda dengan di Indonesia,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah mewajibkan wajib booster bagi pengguna transportasi publik massal sebagaimana merujuk SE Satgas Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. (SB/KW)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221229-WA0030
IMG-20221225-WA0006
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221228-WA0020
2. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA