iklan di pojokbanua

Ada Pelanggaran Administrasi, KPU Banjar Sebut Tak Pengaruhi Pelantikan PPK

waktu baca 2 menit
Sabtu, 18 Mei 2024 09:11 0 Wahyu Firdha

POJOKBANUA, MARTAPURA – Meski ada tiga kecamatan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu 2024 oleh Bawaslu RI pada 3 April 2024 lalu, tidak mempengaruhi pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tiga kecamatan itu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar, M Noor Aripin, usai menyelenggarakan sosialisasi PKPU Nomor 2 Tahun 2024 di salah satu hotel di Gambut, Kabupaten Banjar, Jumat (17/5/2024).

“Terkait hasil koreksi dari Bawaslu RI, seperti yang kita ketahui ada tiga kecamatan yang terlibat. Berdasarkan itu, kami mempertimbangkan kembali mereka sebagai penyelenggara pemilihan adhoc,” ujarnya kepada sejumlah awak media.

Ketika ditanya apakah hasil putusan ini tidak berlaku, Aripin menegaskan bahwa anggota PPK yang terbukti melanggar pada Pemilu kemarin dan mendaftar kembali masih menjadi pertimbangan mereka.

“PPK yang mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilihan adhoc di Pilkada 2024 tidak serta merta di-blacklist. Ada pertimbangan lain, mungkin karena pleno, artinya masih sangat dipertimbangkan,” jelasnya.

Secara aturan, Aripin tidak menjelaskan dasar pertimbangan PPK ini dipertahankan dan dilantik secara sah oleh KPU Kabupaten Banjar. Ia hanya mengulang penjelasan dari hasil putusan koreksi Bawaslu RI meskipun tiga PPK ini terbukti melakukan pelanggaran administratif pada penyelenggaraan Pemilu.

“Itu hanya pelanggaran administratif, bukan pidana. Jika sudah tersandung kasus pidana, maka otomatis di-blacklist. Itu yang menjadi pertimbangannya, meskipun terbukti,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil putusan koreksi Bawaslu RI dengan Nomor:019/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024, dinyatakan bahwa PPK Gambut, PPK Kertak Hanyar, dan PPK Sungai Pinang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada 3 April lalu.

Putusan ini juga membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 001/L/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024.

Pelanggaran yang ditujukan kepada tiga PPK itu dimaksudkan adanya dugaan yang merugikan beberapa calon legislatif (caleg) baik ditingkat DPR RI maupun tingkat DPRD Kabupaten Banjar. (WF/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221225-WA0006
2. Infografis sosmed 10 penyakit
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221227-WA0005
IMG-20221228-WA0020
TIPS AMANKAN DATA

Member JMSI

Network

LAINNYA