8 Tuntutan BEM Kalsel Soal Melemahnya KPK

POJOKBANUA, BANJARMASIN – BEM kalsel melakukan unjuk rasa lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dinilai melemah, Senin (21/6/2021).

“Kami minta DPRD Kalsel menyampaikan tuntutan kami ini dalam waktu 1×24 jam setelah ditandatangi,” pinta Kordinator aksi, Ahmad Rinaldi kepada Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rahmah Norlias.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kebakaran di Teluk Tiram Banjarmasin Hanguskan 4 Rumah, Diduga Korsleting Listrik

54 Khairun Nisa

Mereka sebelumnya sempat berdialog bersama, hingga akhirnya dewan sepakat dan bersedia untuk menyampaikan surat tuntutan tersebut ke Sekretariat Kepresidenan.

“Aspirasi mahasiswa saya tampung dan kita siap menyampaikan surat tuntutan ini. Tapi, nanti melalui Ketua DPRD Kalsel yang menyampaikannya,” ucapnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa dimulai pukul 15.00 Wita kemudian masa membubarkan diri pukul 16.00 Wita.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jelang HUT RI, Warga Pekapuran Laut Sulap Kampung Bernuasa Merah Putih

79 Nanang Apidae

Berikut 8 tuntutan yang diminta BRM Kalsel :

1. Menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 Pegawai KPK.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang bermasalah terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.

3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan

4. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atas keterkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.

5. Mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang Indikator “Merah” dan “Hijau” yang dikaitkan dengan pegawai KPK.

6. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas
dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.

7. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah Independensi KPK.

8. Menuntut DPRD Kalsel menindaklanjuti dan menyampaikan surat tuntutan dengan bukti tanda terima atau dokumentasi video dari staf kepresidenan. (TA/PR)