harjad bjb idul ftr 1445 PB
harjad bjb idul ftr PB

4 Poin Ikrar Netralitas ASN Pemprov Kalsel Jelang Tahun Politik

waktu baca 2 menit
Selasa, 3 Okt 2023 10:15 0 161 Yuliandri Kusuma Wardani

POJOKBANUA, BANJARBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan ikrar netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Idul Fitri (1)
harjad bjb - m ikhsan
harjad bjb - gt manggis
harjad bjb - t baskoro
harjad bjb - rsd idaman
IMG-20240420-WA0002
IMG-20240420-WA0007

Empat poin ikrar disampaikan saat kegiatan Apel Gabungan yang dipimpin Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin diikuti seluruh ASN di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/10/2023) kemarin.

“Saya mengajak seluruh ASN untuk berikrar netralitas dalam menghadapi pemilu maupun pilkada tahun 2024 mendatang,” tuturnya.

Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga, menggunakan sosial media secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Dalam penyampaian ikrar itu, ASN wajib melaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Saat itu, Paman Birin mengimbau kepada seluruh ASN agar menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang.

“Saya mengingatkan agar setiap ASN untuk menjaga netralitasnya dalam menghadapi tahun politik mendatang. ASN sebagai abdi negara, bertugas melayani publik dengan profesional dan tanggung jawab. Ketidaknetralan tentu akan mengganggu proses pelayanan publik dan target di tingkat daerah maupun di tingkat nasional,” ujarnya.

Kata dia, netralitas ASN telah diatur undang-undang dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. (adpim/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
IMG-20221228-WA0020
1. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221227-WA0005

Member JMSI

Network

LAINNYA